APCAT Summit 2026, Bupati Kenalkan Kartu Sumbawa Barat Maju Kendalikan Dampak Rokok

Sumbawa Barat, SapaNTB.Com – Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah ST, M.Si tampil sebagai pemateri dalam forum internasional The 8th Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development (APCAT) Summit 2026 yang digelar di Hotel JW Marriott, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Senin (26 Januari 2026).

Dalam forum bergengsi yang diikuti para pemimpin kota Asia Pasifik tersebut, Bupati memperkenalkan inovasi Kartu Sumbawa Barat Maju sebagai pendekatan strategis daerah dalam menangani dampak bahaya rokok hingga ke tingkat rumah tangga.

Forum yang mengusung tema “Together We Bring Health Solutions” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Kehadiran para pejabat nasional tersebut menegaskan peran strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam pengendalian industri tembakau.

Dalam sesi diskusi yang dipandu Rohani Budi Prihatin, Bupati memaparkan kondisi riil konsumsi rokok di Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan hasil Survei BPS awal 2025.

Ia menyebutkan, pengeluaran rumah tangga untuk rokok dan tembakau menempati urutan keempat dalam struktur konsumsi bulanan, dengan porsi sekitar 12 persen dari total pendapatan rumah tangga. Sementara itu, berdasarkan survei Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), tingkat paparan rokok di Sumbawa Barat tercatat sebesar 43 persen, lebih rendah dibandingkan daerah lain di NTB.

Bupati juga menegaskan, bahwa Kabupaten Sumbawa Barat telah memiliki Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sejak tahun 2016. Sejak diberlakukannya perda tersebut, pemerintah daerah secara konsisten menerapkan berbagai langkah pengendalian rokok, termasuk kebijakan tidak memfasilitasi petani untuk menanam tembakau melalui Dinas Pertanian.

Menurut Bupati, masifnya gerakan industri rokok secara global mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendekatan yang lebih strategis dan menyentuh langsung sasaran terkecil, yakni keluarga.

Sejak 2025, Pemkab Sumbawa Barat mengembangkan program Kartu Sumbawa Barat Maju berbasis Kartu Keluarga (KK) yang memungkinkan intervensi langsung terhadap keluarga yang terpapar rokok, termasuk melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Dengan pendekatan berbasis KK, pemerintah daerah lebih mudah melakukan pemantauan dan intervensi secara tepat sasaran. Program ini juga diperkuat dengan kolaborasi multipihak, pembentukan komunitas pemuda antirokok di tingkat kecamatan, serta kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi perempuan,” ungkap Bupati.

Kehadiran Bupati dalam forum tersebut didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, dr. Carlof Sitompul, serta Direktur RSUD Asy-Syifa’ Sumbawa Barat, Andy Suhaeri, S.ST, MM.Inov.

Sementara itu, dalam sambutan pembukaannya, Wamendagri,Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya keberanian pemerintah daerah dalam menghadapi pengaruh industri tembakau. Ia memaparkan data bahwa Indonesia saat ini menempati peringkat kelima dunia dalam prevalensi perokok, dengan angka mencapai 38,2 persen pada tahun 2026.

Bima Arya juga mengingatkan bahwa strategi industri tembakau telah bergeser ke pendekatan pesan subliminal yang menyasar generasi muda. Ia menekankan, agar kepala daerah tidak tergoda program CSR industri rokok yang dinilai tidak sebanding dengan beban kesehatan dan biaya sosial yang ditimbulkan.

Di akhir sambutannya, Bima Arya menyampaikan tiga pesan kunci bagi keberlanjutan gerakan APCAT, yakni inovasi, co-creation, dan regenerasi kepemimpinan.

Ia berharap APCAT terus menjadi motor kolaborasi lintas kota dan lintas negara dalam melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk industri tembakau. (SN01)