DPRD KSB Dorong Optimalisasi RSUD Asy-Syifa’ untuk MCU Karyawan Tambang
Sumbawa Barat, SapaNTB.com—- Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Badaruddin Duri, mendorong agar pelaksanaan Medical Check Up (MCU) bagi seluruh karyawan tambang dapat langsung diterapkan pada awal tahun 2026 di RSUD Asy-Syifa’.
Menurutnya, rumah sakit daerah tersebut dinilai telah siap dari sisi fasilitas, peralatan medis, maupun sumber daya manusia untuk melaksanakan layanan pemeriksaan kesehatan tersebut secara penuh.
Badaruddin menegaskan, DPRD KSB mendukung langkah Pemerintah Daerah (Pemda) yang menargetkan pelaksanaan MCU bagi pekerja tambang dilakukan 100 persen di RSUD Asy-Syifa’. Namun, ia menekankan agar kebijakan tersebut segera direalisasikan tanpa penundaan.
“Kami mendorong agar MCU langsung diterapkan pada awal 2026. RSUD Asy-Syifa’ sudah siap, tinggal komitmen bersama untuk menjalankannya,” tegasnya.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD KSB memastikan akan mengawal penuh implementasi kebijakan tersebut. Mengingat jumlah karyawan tambang yang cukup besar, DPRD juga akan melakukan pengontrolan terhadap jumlah karyawan di PT Amman agar pelaksanaan MCU dapat berjalan terukur dan sesuai dengan kapasitas pelayanan rumah sakit.
“Kita juga mengontrol jumlah karyawan di PT Amman, sehingga pelaksanaan MCU bisa berjalan tertib dan sesuai daya tampung layanan,” ujarnya.
Ia menilai, penguatan RSUD Asy-Syifa’ sebagai pusat layanan MCU tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan semata, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat kemandirian daerah.
DPRD KSB bahkan secara tegas meminta PT Amman untuk segera menerapkan kebijakan MCU di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. Menurut Badaruddin, perusahaan tambang yang telah lama beroperasi di KSB sudah semestinya memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan fasilitas kesehatan daerah.
“DPRD mendesak PT Amman agar segera menerapkan MCU di RSUD Asy-Syifa’. Apalagi rumah sakit sudah siap. Ini bentuk tanggung jawab dan kontribusi nyata sektor tambang bagi daerah,” katanya.
Selain meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pelaksanaan MCU di RSUD Asy-Syifa’ juga dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan jumlah karyawan tambang yang mencapai puluhan ribu orang, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di fasilitas milik pemerintah daerah diperkirakan akan menghasilkan perputaran ekonomi dan penerimaan layanan kesehatan yang signifikan.
“MCU ini tidak hanya soal kesehatan pekerja, tetapi juga berpotensi meningkatkan PAD. Kalau seluruh pemeriksaan dilakukan di RSUD, tentu ada dampak fiskal positif bagi daerah,” jelasnya.
DPRD memandang kebijakan tersebut sebagai langkah strategis yang saling menguntungkan. Perusahaan tetap memenuhi kewajiban pemeriksaan kesehatan bagi karyawan, sementara pemerintah daerah memperoleh penguatan layanan kesehatan sekaligus tambahan pendapatan daerah.
Meski demikian, DPRD menekankan bahwa kualitas pelayanan harus tetap menjadi prioritas utama. Pemeriksaan kesehatan bagi karyawan tambang harus dilakukan sesuai standar medis yang profesional agar menghasilkan data kesehatan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita ingin kebijakan ini berjalan dengan baik, berkualitas, dan memberi manfaat besar bagi pekerja maupun masyarakat KSB secara luas,” tutup Badaruddin.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan KSB, dr. Carlof, menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama manajemen RSUD Asy-Syifa’ tengah menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung untuk pelaksanaan MCU tersebut. Persiapan dilakukan mulai dari penguatan sarana dan prasarana, penambahan serta modernisasi peralatan medis, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia tenaga kesehatan.
“Keinginan untuk mencapai MCU 100 persen akan kita atur secara bertahap. Sambil berjalan, kita juga menyiapkan seluruh kebutuhan MCU yang profesional agar mampu menampung seluruh karyawan tambang,” jelasnya.
Pendekatan bertahap tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas pelayanan rumah sakit tanpa mengganggu layanan kesehatan reguler bagi masyarakat umum.
dr. Carlof menegaskan, orientasi kebijakan ini tidak semata mengejar jumlah pemeriksaan, melainkan memastikan kualitas hasil MCU tetap menjadi prioritas utama sehingga setiap pemeriksaan mampu menghasilkan data kesehatan yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. (SN01)
